Kejati Kepri Jebloskan Oknum Jaksa Kasus Korupsi

01-17okt17 tpi mantan kasi datun batam syafeii ditahan

Penahanan tersangka SYAFEI,SH dalam Tindak Pidana korupsi berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor : Prin- 308/N.10/FD.1/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor : Prin-281/N.10/Fd.1/09/2017 tanggal 14 September 2017 Dugaan korupsi bermula Pemko Batam memberikan jaminan kesehatan dan tunjangan hari tua bagi PNS dan Tenaga Harian Lepasa (THL) Kota Batam. Pemberian jaminan itu dituangkan dalam Perda Kota Batam Nomor 9 tahun 2006 tentang APBD Kota Batam tahun anggaran 2007, khusus menyangkut mata anggaran Askes dan THT bagi PNS termasuk THL.

Dalam pelaksanaannya, Pemko Batam mengadakan perjanjian kerjasama penahanan tersangka SYAFEI,SH dalam Tindak Pidana korupsi berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor : Prin- 308/N.10/FD.1/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor : Prin-281/N.10/Fd.1/09/2017 tanggal 14 September 2017 dengan PT Asuransi BAJ dengan Nomor 03/Kontrak/Lelang-SEKDA/KPA/VIII/2007 (Pihak Pertama) dan Nomor 331/B.05-PK/VIII/2007 (Pihak Kedua) tanggal 1 Agustus 2007.
Terkait pengakhiran kerjasama dimaksud, Kepala Kejati Kepri  Bapak Yunan Harjaka SH.MH mengatakan pihak pertama (Pemko Batam) belum memenuhi proses berupa kewajiban pembayaran asuransi THT kepada PNS dan Tenaga Honor Daerah Pemko Batam (Wanprestasi).
Pemko Batam kemudian melakukan gugatan perdata terhadap Asuransi BAJ ke Pengadilan Negeri (PN) Batam melalui Jaksa Pengacara Negara Kejari Batam berinisial SYI (Syafei, selaku Kasi Datun). Hal itu tercatat dalam register perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.BTN tanggal 11 Juni 2013, kata Yunan.
Mantan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Batam, Syafei SH akhirnya ditahan tim penyidik Kejati Kepri, Senin (16/10).

Sebelum ditahan, Syafei diperiksa selama lebih kurang sembilan jam mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 19.30 WIB. Syafei keluar dari ruangan penyidik dan digiring menuju mobil operasional Kejati Kepri untuk dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Tanjungpinang. Syafei merupakan Kasi Datun Batam sejak Juni 2012-2014 lalu, ia dipromosikan  sebagai Kepala Seksi (Kasi) Intel di Kejari Bengkulu. Ia kemudian dipindahkan menjadi Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bandar Lampung. Jabatan terakhir Syafei saat ini sebagai Kasi Datun di salah satu Kejari di Kejati Lampung.
Kepala Kejati Kepri, Yunan Harjaka SH MH mengatakan, penahanan terhadap Syafei dilakukan sesuai hasil analisa tim penyidik, guna mempercepat proses penanganan perkara tersebut, Disamping itu yang bersangkutan sendiri dinilai tidak koperatif selama ini.

Terkait status tersangka lainnya, yakni M Nasihan, kuasa hukum BAJ  belum dilakukan penahanan. Sebab ia mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka.
Meski demikian Kajati Kepri menyatakan segara memproses sebagaimana mestinya dan telah dilakukan pencekalan untuk ke luar negeri, melalui pihak Kejaksaan Agung (Kejagung).

Penetapan kedua tersangka tersebut, kata Kajati Kepri, pihaknya juga telah melakukan beberapa kali ekspos serta pendalaman atas penanganan perkara tersebut. Perbuatan kedua tersangka tersebut dinilai telah melanggar Pasal 3, Pasal 8 UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Bapak Yunan Harjaka, SH., MH menyatakan, dana yang tersisa 165 juta saja dengan total penarikan 31 kali dari nominal uang di dalam rekening 55 miliyar, “Hingga saat ini, kita masih menelusuri aliran dana Rp55 miliar yang telah ditarik oleh kedua tersangka tersebut, termasuk dipergunakan untuk apa saja aliran dana itu,”.

author
No Response

Leave a reply "Kejati Kepri Jebloskan Oknum Jaksa Kasus Korupsi"