Rakor Kejati Kepri, BJPS, dan Disnakertrans Dalam Pengawasan Pemeriksaan Kepatuhan Prov Kepri

FOTOBERSAMAWakajati Kepri Asri agung Putra SH.,MH (tengah) membahas forum koordinasi

Rapat yang diselenggarakan 15 agustus 2017 di ruang rapat Kejati Kepri dihadiri oleh BPJS Kesehatan Wilayah Sumbagteng Jambi, dan Disnakertrans untuk membahas forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Provinsi kepulauan Riau semester I tahun 2017. Berdasarkan UU No.40 tahun 2004 tentang sistem jaminan kesehatan nasional dan UU No.24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan kesehatan sosial, regulasi JKN-KIS bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan kesehatan sosial.

Berdasarkan tindak lanjut atas kesepakatan yang telah dibuat BPJS Kesehatan dengan :
1. Jamdatun tentang Penanganan Hukum Bidang Perdata;
2. Kemententerian Tenaga Keja RI tentang Perluasan Cakupan Kepersertaas dan Penegakan Hukum Program JKN;
3. Kemendagri RI tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Daerah, dan
4. Dirjen BAK Kemendagri RI tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Daerah melalui mekanisme        PTSP dan PATEN
maka, perlu dibentuk sarana komunikasi dan koordinasi untuk evaluasi pelaksanaan kesepakatan tersebut melalui “Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota”. Adapun tujuan dalam forum kegiatan ini untuk tercapainya komunikasi yang baik dengan para pihak pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan penegakan pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum yang terkait pelaksanaan program BPJS kesehatan, meliputi penyampaian saran gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerjasama yang strategis.

Forum yang diketuai oleh Kepala kejaksaan Tinggi Kepri ini memiliki kepersertaan BPJS cabang Batam 1.303.848 peserta dari 1.913.856 jumlah penduduk atau 68%. Dari data badan usaha total kab/kota data BU potensial jumlah BU 5.386 dengan total peserta 410.564. Progress Rencana Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (RKPT) ini juga mengenakan sanksi kepada pemberi kerja jika tidak melaksanakan pasal-pasal yang telah dibuat yaitu berupa sanksi administratif, tegutan tertulis pertama (diberikan untuk jangka waktu 10 hari kerja), teguran tertulis kedua (diberikan untuk jangka waktu 10 hari kerja sejak penyampaian teguran tertulis pertama, denda 0,1% (diberikan untuk jangka waktu peling lama 30 hari sejak berakhirnya teguran tertulis kedua), hingga berupa pidana jaminan sosial berdasarkan pasal 55 dan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2). Untuk itu dimuat dalam UU nomor 24 tahun 2011 memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban pemberi kerja untuk memungut iuran yang menjadi beban peserta dan menyetorkannya kepada BPJS serta juga wajib untuk membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, Penyelanggaran atas norma sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 dapat diancam pidana penjara 8 tahun dan denda 1 milyar rupiah.

Untuk meningkatkan kepatuhan Pemberi kerja, BPJS Kesehatan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan lembaga/kementrian/instansi, pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 86 tahun 2013 tentang hubungan antar lembaga BPJS. Serta melalui MOU/PKS, Pergub, Perwako/Perbup di seluruh wilayah Indonesia.

author
No Response

Leave a reply "Rakor Kejati Kepri, BJPS, dan Disnakertrans Dalam Pengawasan Pemeriksaan Kepatuhan Prov Kepri"