Diduga Merugikan Keuangan Negara Sebesar 7,7 Milyar, Kejaksaan Tinggi Kepri Menetapkan Dua Mantan Bupati dan Mantan Ketua DPRD Kabupaten NatunaTersangka Dugaan Tipikor Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Natuna T.A 2011 s.d 2015

JPI

Setelah mengumumkan (Press Release) dihadapan wartawan media cetak, elektronik dan Online tentang dinaikkannya status penyelidikan ke penyidikan terkait dugaan Tindak pidana korupsi Penempatan Asuransi Kesehatan Dan Tunjangan Hari Tua Pns Kota Batam Pada PT . Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (PT. BAJ) pada hari Senin, 31 Juli 2017, kembali Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Bapak Yunan Harjaka, S.H., M.H.) didampingi Wakajati (Bapak Asri Agung Putra, S.H., M.H.), Aspidsus (Ferrytas S.H., M.H., Msi.), Asintel ( Martono S.H., M.H.) serta sejumlah penyidiknya mengumumkan tentang penetapan tersangka Dugaan Tipikor Dalam Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab. Natuna Tahun Anggaran 2011 s/d 2015
Kasus posisi perkara tersebut :
– Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna telah memberikan tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna yang bersumber dari APBD Kab. Natuna yaitu sebesar:
Ketua DPRD : Rp. 14.000.000,00,- / bln
Wakil Ketua DPRD : Rp. 13.000.000.00,- / bln
Anggota DPRD : Rp. 12.000.000.00,- / bln
– Bahwa tunjangan perumahan tersebut diberikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna sebagai berikut:
1. SK. Bupati Natuna Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 04 Januari 2011 (ditandatangani oleh RA, Bupati periode 2010 s/d 2011)
2. SK. Bupati Natuna Nomor 91 Tahun 2012 tanggal 05 Maret 2012
3. SK. Keputusan Bupati Natuna Nomor 16 tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013
4. SK. Bupati Natuna Nomor 120 tahun 2014 tanggal 08 Maret 2014
5. SK. Bupati Natuna Nomor 159 tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 (IS, Bupati, periode 2012 s/d 2015 )
– Bahwa besaran nilai Tunjangan yang diberikan tersebut diusulkan oleh MM, (Sekretaris DPRD Kab. Natuna/Sekwan Periode 2009 s/d 2012 ) atas desakan HC, (Ketua DPRD Kab. Natuna Peiode Tahun 2009 s/d 2014) dan disetujui oleh Bupati yang saat itu menjabat yaitu sdr. RA dan sdr.lS.
– Bahwa dalam menentukan besaran nilai tunjangan perumahan tersebut tanpa menggunakan mekanisme yang seharusnya dan tidak memperhatikan harga pasar setempat sehingga diduga menimbulkan kerugian Negara kurang lebih Rp.7.700.000.000,00 (tujuh milyartujuh ratus juta rupiah).
Bahwa Penetapan tersangka dalam perkara tersebut dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 30 orang, pemeriksaan surat/dokumen dan Ahli dalam proses Penyidikan oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Adapun Tersangka yang diduga yang terlibat sehingga telah merugikan keuangan Negara adalah dalam sbb :
1. HC (Ketua DPRD Natuna periode 2009 s/d 2014)
Dengan kewenangan selaku Ketua DPRD Kab. Natuna, yang bersangkutan mendesak dan mengarahkan sdr. MM selaku Sekwan dan sdri.EE selaku Kasubag Keuangan untuk membuat draf SK Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Natuna walaupun tidak sesuai dengan mekanisme yang ada sehingga Bupati yang menjabat saat itu yaitu sdr. RA (Tahun 2011) menandatangani SK tunjangan perumahan tersebut, dan selanjutnya pada saat IS menjabat sebagai Bupati Tahun 2012 s/d 2015, HC mendesak sdr.lS untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati terkait dengan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Natuna sesuai dengan draft SK yang dibuat oleh sdr.MM selaku Sekwan, yang besaran tunjangannya mengikuti tahun sebelumnya (Th.2010).
2. RA (Bupati Kab. Natuna 2010 s/d 2011)
Bahwa yang bersangkutan selaku Bupati Natuna Tahun 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kab. Natuna walaupun mengetahui kalau pemberian tunjangan tersebut tidak sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
3. IS (Bupati Periode 2012 sd 2015)
Bahwa yang bersangkutan selaku Bupati Natuna Tahun 2012 s/d 2015 telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kab. Natuna walaupun mengetahui pemberian tunjangan tersebut tidak sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
4. MM (Sekretans DPRD Kab. Natuna / Sekwan, 2009 s/d 2012)
Untuk memenuhi permintaan sdr.HC, yang bersangkutan menyusun dan mengusulkan draf SK. Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang besarannya ditentukan sendiri tanpa mekanisme yang seharusnya dan tanpa memperhatikan besaran kewajaran harga setempat.
5. SY (Sekda periode 2011 s/d 2016)
Bahwa selaku Sekda Kab. Natuna (Ketua Tim TAPD) tidak pernah melakukan pembahasan dan penilaian (survey) terhadap kewajaran harga setempat terkait tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, sehingga tanpa melalui mekanisme dan aturan yang berlaku, SY memaraf SK yang diterbitkan oleh Bupati saat itu ttg besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggaran DPRD.
Terhadap para Tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undangan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

author
No Response

Leave a reply "Diduga Merugikan Keuangan Negara Sebesar 7,7 Milyar, Kejaksaan Tinggi Kepri Menetapkan Dua Mantan Bupati dan Mantan Ketua DPRD Kabupaten NatunaTersangka Dugaan Tipikor Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Natuna T.A 2011 s.d 2015"