Sambutan Kajati Usai Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Asdatun Nanang Gunaryanto, SH.,MH

PELANTIKAN

Pelaksanaan mutasi dan promosi jabatan di tubuh kejaksaan RI saat ini harus dipahami sebagai suatu proses reformasi birokrasi yang terus dijalankan, termasuk pula peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tubuh kejaksaan dalam proses penegakan hukum.  Sebagaimana kita pahami bersama, tuntutan dan tantangan penegakan hukum demikian besarnya dan harus diimbangi dengan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, harus dijawab dengan sungguh-sungguh.

Beberapa waktu yang lalu kinerja kejaksaan RI dinilai telah mengalami peningkatan yang signifikan dan mendapatkan prestasi yang membanggakan. Penilaian tersebut salah satunya disampaikan oleh prof. Indriyanto seno adji, guru besar pada universitas krisnadwipayana yang juga mantan pimpinan KPK. Keberhasilan itu antara lain dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP dari badan pemeriksa keuangan, mendapatkan nilai “B” dari kementrian aparatur negara dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Respon positif juga disampaikan oleh bapak Presiden Jokowi dalam program Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4P/TP4D) tidak itu saja, Indonesia Coruption Watch (ICW) yang sebelumnya sangat mengkritisi kinerja kejaksaan juga memberikan pengakuan dan peningkatan kinerja kejaksaan dalam pemberantasan korupsi dan penyelamatan keuangan negara bahkan jauh lebih optimal dibanding dengan kinerja KPK maupun kepolisian.

Di bidang datun sendiri kejaksaan mempunyai fungsi yang sangat strategis, yakni dalam rangka pemberantasan korupsi melalui jalur pencegahan, sebagaimana diamanatkan dalam inpres no 7 tahun 2015 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan juga inpres no 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindakan pencegahan korupsi memang tidak sepopuler penindakan/represif, hal tersebut dapat kita saksikan di media-media di Indonesia ini, dimana tindakan represif terhadap tindak pidana korupsi lebih mewarnai pemberitaan. Namun dengan diterbitkannya inpres no 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, telah membuka paradigma baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni mengedepankan unsur preventif/pencegahan.

Inpres no 1 tahun 2016 tersebut telah mempertegas fungsi bidang datun kejaksaan, yakni mendukung pembangunan serta mempercepat dan menghindari terjadinya korupsi, baik dengan memberikan pendapat hukum, pertimbangan hukum, maupun melakukan pendampingan hukum yang saat ini lebih populer dengan TP4. Namun fungsi dan kewenangan tersebut tidak akan berhasil diwujudkan jika tidak ada keseriusan SDM kita dalam menjalankan tugasnya.

Untuk itu kepada saudara Nanang Gunaryanto, SH.,MH. yang telah saya lantik sebagai asdatun, perlu kiranya saya sampaikan bahwa saudara adalah salah satu dari sekian jaksa yang dinilai layak dan mampu oleh pimpinan untuk menduduki jabatan tersebut, oleh karenanya saudara dituntut untuk dapat membuktikan bahwa saudara memang benar-benar pantas dan layak, yaitu dengan menunjukkan kinerja yang baik dan bisa menunjukkan prestasi.

Pada kesempatan ini kepada sdr. Nanang Gunaryanto, SH.,MH  saya ucapkan selamat datang kembali, di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang tercinta ini, segeralah beradaptasi tugas-tugas sdr dan tunjukkan semangat kinerja sdr secara maksimal agar dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan kejaksaan tinggi kepulauan riau yang jaya. Tak lupa pula untuk Nyonya Nanang Gunaryanto, saya ucapkan selamat bergabung dengan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

IADxxxTPI

fotobbb

author
No Response

Leave a reply "Sambutan Kajati Usai Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Asdatun Nanang Gunaryanto, SH.,MH"